Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terdapat temuan atas proses perolehan dan penatausahaan atas Aset Tetap Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Tanah Fasilitas Umum Perumahan belum dilaksanakan dengan optimal.